MAROS, MM – Maros gagal meraih predikat sebagai Kabupaten Sehat tahun ini. Padahal pada 2019 lalu berhasil menjadi salah satu kabupaten yang menerima penghargaan dengan kategori Swasti Saba Wistara.
Gagalnya Kabupaten Maros mempertahankan predikat sebagai kabupaten sehat disebut karena ada indikator baru yang sebelumnya tidak ada.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus, menuturkan, “Iya benar (gagal). Yah jadi ada perubahan indikator penilaian di Januari 2021 ini, yaitu 100 persen desa harus Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari BAB sembarangan.”
Menurut pria yang juga seorang dokter itu, pada Januari 2021 jumlah desa yang sudah ODF di Maros masih sekitar 40 persen.
“Salah satu faktor yang membuat masih banyaknya warga BAB di sembarang tempat yah karena minimnya jamban,” ucapnya, Rabu, 24 November 2021.
Yunus menyebut saat ini angka desa yang sudah ODF di Maros mencapai 80 persen. Pihaknya pun berjanji akan terus menggenjot ketertinggalan itu, agar pada penghargaan selanjutnya, Maros bisa kembali dapat.
“Yah tentunya ini menjadi PR kita bersama dan ini juga bukan kewenangan Dinkes, tapi semua stakeholder di desa. Tahun depan kita bisa 100 persen,” imbuh mantan Kepala Puskesmas Bantimurung itu.
Menanggapi hal itu, Koordinator Celebes Law & Transparency Kabupaten Maros, Arialdi Kamal menilai, kegagalan Pemkab Maros mendapat predikat kabupaten sehat karena masih minimnya koordinasi antarlembaga.
“Menurut kami, bukan tanpa sebab yah. Ini menandakan koordinasi antar OPD kita masih minim hingga hal seperti ini terjadi. Harusnya kan bisa diantisipasi dengan baik,” katanya.
Mantan ketua HPPMI itu meminta Bupati Maros, Chaidir Syam melakukan evaluasi kinerja. (ast)
