MAROS – Mantan ketua DPRD Maros, Patarai Amir menjawab tudingan sejumlah pihak yang menyebut era pemerintahan Chaidir Syam dan Suhartina Bohari tak punya prestasi pembangunan.
Patarai yang kini berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel mengatakan, selama tiga tahun kepemimpinan Chaidir Syam, pemerintah Kabupaten Maros telah menggelontorkan ratusan miliar rupiah khusus untuk infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas kesehatan.
“Saya tiap tahunnya ikut menandatangani setiap anggaran yang digelontorkan untuk infrastruktur. Jumlahnya tidak sedikit dan persentasenya sama dengan pemerintahan sebelumnya. Jadi sangat keliru kalau dikatakan tidak ada pembangunan,” katanya, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Lebih lanjut, mantan ketua Golkar Maros itu menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maros tahun 2020 di akhir era Hatta Rahman itu mencapai Rp1,6 triliun. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan drastis sebesar Rp1,4 triliun karena pandemi Covid-19.
Meski kondisi ekonomi kala itu sedang karut marut, namun Chaidir tidak pernah mengurangi anggaran belanja modal. Pada 2021, belanja modal yang digunakan pemerintah untuk pembanguan infrastruktur mencapai Rp375 miliar.
“Jadi sebelum Covid, APBD kita di akhir era Pak Hatta itu jumlahnya Rp1,6 triliun. Nah pas covid banyak anggaran yang dipotong sehingga APBD kita itu sangat jauh berkurang pada 2021 menjadi Rp1,4 trilun. Jadi memang kondisi keuangan kita yang terbatas kala itu,” terangnya.
Pada 2022, kata Patarai, APBD Maros mulai naik menjadi Rp 1,5 triliun. Pemerintah menganggarkan belanja modal sebesar Rp376 miliar. Sedangkan pada 2023, APBD Maros sudah kembali ke angka Rp1,6 triliun dengan anggaran infrastruktur mencapai Rp396 miliar.
“Nah untuk 2024 ini, APBD kita itu totalnya mencapai Rp1,680 triliun. Untuk anggaran belanja modal kita terpaksa kurangi dari tahun lalu yakni Rp396 miliar menjadi Rp384 miliar. Itu karena adanya Pilkada yang anggarannya mencapai Rp49 miliar,” paparnya.
Menurut Patarai, total anggaran untuk infrastruktur di Maros, berkisar antara 20 sampai 25 persen dari total APBD setiap tahunnya. Nilai itu sama hengan yang dianggarkan dilakukan oleh pemerintah sebelumnya (Hatta Rahman-Andi Harmil Mattotorang).
Membandingkan pembangunan 10 tahun era Hatta Rahman dengan 3 tahun 7 bulan era Chaidir Syam, menurut Patarai, tidaklah sepadan.
“Pengaggarannya sama saja. Hanya pengalokasiannya yang beda. Kalau zaman Lak Hatta itu fokus ke jalan beton. Kalau Pak Chaidir ini lebih menyuluruh. Jadi memang tidak sebanding kalau mau dibandingkan dari masa menjabat,” ujarnya. (*)
