MATAMAROS.COM — KPU Maros berjanji akan membayarakan keterlambatan uang transportasi saat pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) KPPS dalam waktu dekat.
Ketua KPU Maros, Jumaedi mengatakan, pihaknya sudah melakukan permintaan anggaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Edi, sapaan akrabnya, menyebut pembayaran transpotasi belum dicairkan karena ada revisi anggaran di pusat.
“Anggaran daerah di-lock pada saat revisi. Setelah revisi baru dibuatkan permintaan, prosesnya juga butuh waktu,” katanya, Kamis, 1 Februari 2024.
Edi memastikan pembayaran akan dilakukan sebelum Pemilu, 14 Februari mendatang.
“Insyaallah.”
Setiap anggota KPPS diberikan Rp150 ribu. Jumlah tersebut ditentukan berdasarkan standar biaya minimum di Kabupaten Maros.
“Tiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di Kabupaten Maros Rp150 ribu per orang. Secara keseluruhan totalnya Rp1,2 miliar,” pungkas Edi.
Sebelumnya, ramai perbincangan soal KPPS. Bukan hanya soal banyaknya meme di media sosial, namun juga soal uang transpor pelantikan.
Sejumlah anggota KPPS di Kabupaten Maros juga pengeluhkan uang transportasi pelantikan sekaligus bimbingan teknis (bimtek) yang tak dibayarkan.
Salah satu anggota KPPS mengungkap kepada wartawan, belum menerima satu rupiah pun. Pelantikan digelar pada Kamis, 25 Januari 2024. Serentak seluruh Indonesia.
Padahal, kata dia, saat bimtek semua peserta diwajibkan tanda tangan. “Tidak dapat, PPS juga bilang tidak ada dananya,” ujarnya, Rabu, 31 Januari 2024.
Jumlah anggota KPPS di Kabupaten Maros 7.511 orang. (ast)
