Tidak Disiplin, KTP Bisa Dicabut

Bupati Maros, M Hatta Rahman memimpin operasi yustisi di Pasar Tramo, Maros, beberapa waktu lalu. (FOTO: IST)

MAROS, MM – Sedikit lagi Perda Penanganan Covid-19 di Kabupaten Maros diterapkan. Bupati Maros, M Hatta Rahman mengaku bangga karena Maros termasuk yang tercepat.

Perda ini mengatur penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

Read More

Hatta mengatakan, keberadaan perda membuat Pemkab Maros memiliki payung hukum yang jelas dalam upaya mendisiplinkan masyarakat. Sanksi administrasi dan pidana termasuk yang diatur dalam perda itu.

“Sanksi ada berupa administrasi, paling maksimal itu kita akan cabut KTP-nya. Nah, untuk pidananya itu maksimalnya bisa penjara 2 bulan. Kalau untuk usaha, izinnya bisa dicabut,” lanjutnya.

Hatta mengklaim anggaran penanggulangan Covid-19 di wilayahnya juga sangat minim. Bahkan bila dibandingkan dengan seluruh daerah di Sulsel, juga secara nasional. Meski minim, anggaran itu dinilai efektif karena saat ini angka kesembuhan pasien Corona di Maros mencapai lebih dari 90 persen.

“Total anggaran yang terpakai itu baru sekitar Rp6 miliar. Tapi anggaran ini terbilang efektif, karena alhamdulillah angka kesembuhan kita itu sudah mencapai lebih dari 90 persen,” ujarnya, Kamis lalu.

Menurutnya, minimnya penggunaan anggaran yang digunakan oleh Pemkab untuk penanganan Covid-19 itu disebabkan tidak adanya pemberlakuan PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar, nilainya, butuh anggaran sangat tinggi.

“Sejak awal memang saya sudah tidak setuju PSBB karena antara anggaran yang kita miliki dengan kebutuhan itu tidak berimbang,” pungkasnya. (*)

Related posts