MAROS, MM – Pencairan nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Maros sudah mencapai 40 persen. Realisasi itu terlihat pada penyaluran dana ke KPU, maupun Bawaslu.
Adapun nilai NPHD untuk KPU Rp31,1 miliar. Sedangkan Bawaslu Rp11,4 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Maros, Andi Samsophyan, merinci, NPHD di KPU dicairkan pada 2019 dan 2020. Begitu pun di Bawaslu.
Khusus di KPU, pada 2019 dicairkan Rp1,5 miliar. Sedangkan 2020 sebesar Rp11,8 miliar. Adapun sisa yang harus direalisasikan Rp17,8 miliar.
Sementara di Bawaslu, pada 2019 dicairkan Rp100 juta. Sedangkan 2020 sebesar Rp5,69 miliar. Adapun sisa yang harus direalisasikan Rp5,6 miliar.
“Pencairan sudah 40 persen,” ungkapnya kepada MataMaros.com, kemarin.
Sebelumnya, Selasa, 14 Juli lalu, Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian kepada wartawan, menyebutkan, Maros salah satu daerah yang pencairan NPHD-nya di bawah 40 persen. Dua daerah lainnya di Sulsel, yakni Luwu Utara dan Soppeng.
Namun, Samsophyan menyebutkan, pencairan di Maros sudah 40 persen. Bahkan realisasinya tersebut dilaporkan ke Kemendagri.
“Padahal tiga minggu lalu saya ikuti acara rapat koordinasi dengan Depdagri (Mendagri). Saya laporkan realisasi pencairan,” katanya. (fik)
