Ingat… Pemeriksaan di Perbatasan Makassar-Maros Dimulai Jumat 10 Juli

  • Whatsapp
Pemeriksaan di perbatasan Makassar-Maros saat PSBB lalu. Pemeriksaan kembali akan dilakukan di semua perbatasan. (FOTO: IST)

MAKASSAR, MM – Anda warga Kabupaten Maros dan hendak pergi ke Kota Makassar? Bersiaplah untuk lebih ribet. Mulai besok, Jumat, 10 Juli 2020, pemeriksaan surat keterangan bebas Covid-19 di perbatasan mulai diberlakukan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sudah mantap memilih waktu untuk sosialisasi. Hanya sehari, sebab pada Sabtu, 11 Juli, sudah benar-benar diterapkan.

Read More

Asisten I Kota Makassar, M Sabri mengatakan, pihaknya terus mematangkan skema pemeriksaan di perbatasan kota. Salah satunya di Simpang Lima Bandara, perbatasan Makassar-Maros.

“Memang ini gampang-gampang susah. Karena kita akan melakukan pemeriksaan kolektif yang membutuhkan waktu,” ujarnya, Kamis, 9 Juli 2020.

Sabri merespons permintaan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, agar tak ada penumpukan kendaraan di perbatasan. Pemeriksaan harus cepat.

Sabri menjelaskan, akan disiapkan paling sedikit 30 personel dalam satu pos pemeriksaan untuk mengifisienkan waktu pemeriksaan.

“Waktu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) lalu hanya 20-an personel yang stanby di perbatasan. Kalau sekarang kita akan coba paling tidak 1 peleton supaya prosesnya lebih cepat,” tambah Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Covid-19 Makassar itu.

Berdasarkan simulasi, pemeriksaan bisa memakan waktu 30 detik hingga 1 menit untuk satu kendaraan. Bisa lebih bergantung muatan kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, Mario Said, bakal ada pembagian lajur kendaraan untuk pemeriksaan. Antara dua hingga tiga lajur sesuai ukuran jalan.

“Kalau tiga lajur hanya bisa kita lakukan di jalan nasional yang ukuran jalannya besar. Seperti di Simpang Lima Bandara Sultan Hasanuddin dan, perbatasan Gowa-Sultan Alauddin atau Gowa-Mallengkeri,” ungkapnya.

Surat keterangan bebas Covid-19 wajib dimiliki oleh para pendatang yang hendak ke Makassar. Aturan tersebut berlaku untuk semua, kecuali ASN, TNI/Polri, karyawan swasta, buruh, pedagang, dan penduduk yang berdomisili di kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) yang bekerja di Makassar. (mal)

Related posts